Menarik pernyataan pejabat belakangan seputar pembatasan atau subsidi BBM. Ada yang menyebut, pengalihan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari premium ke pertamax dan bahan bakar gas tidak akan berhasil dilakukan. Kemudian menterinya (Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia) mengatakan, kalau berhasil 50 persen, sudah syukur.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai, kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak tidak akan berpengaruh terhadap penjualan industri mobil.
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Widjoyono Partowidagdo, berharap dengan adanya pembatasan subsidi bahanbakar minyak (BBM), akan memajukan pembangunan nasional. Ada penghematan sekitar Rp40 triliun.
Dana yang diperkirakan Rp40 triliun tersebut, digunakan untuk pembangunan nasional.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, menyatakan kesiapan infrastruktur bahan bakar minyak nonsubsidi di Jawa dan Bali menghadapi pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April mencapai lebih dari 90 persen.
Menko Perekonomian, Hatta Rasaja menyatakan, segala opsi terhadap BBM masih terbuka. Tergantung kepada keinginan masyarakat. Bila memang perlu dinaikkan, maka harga BBM disesuaikan. Bila memang pas diberlakukan pembatasan, juga bisa dilakukan.
Wacana demi wacana yang dikemukakan, tak persoalan bagi masyarakat. Hanya pejabat saja yang tak konsisten dalam mengelola negara. Rasanya, sesuatu yang lucu ketika disebutkan, berhasil saja pembatasan BBM sudah syukur. Harusnya, kalau memang pemerintah serius, tidak istilah target minimal.
Negara harus berwibawa di masyarakat. Jika sebuah keputusan sudah diambil, maka harus berjalan dengan sepenuhnya. Tak ada istilah untung-untunga. Jika ada kendala dan persoalan dalam pelaksanaan, harus dicarikan jalan keluarnya. Ironis memang negeri. Dikelola oleh pejabat yang tak satu suara dalam sebuah persoalan. Hal itu menunjukkan kesan bagi masyarakat, tak ada konsep yang jelas yang diterapkan pemerintah. Pemerintahan yang bingung dengan tugas dan kewajibannya sendiri.
Harusnya, BBM dinaikkan saja. Sesuaikan harganya dengan yang belaku secara internasional. Tujuannya, agar masyarakat jadi tahu, energi harus dibeli dengan mahal. Dengan demikian, masyarakat akan berhemat pula dengan energi.
Wacana demi wacana hanya akan membingungkan. Masyarakat butuh solusi, bukan silat lidah yang kesemuanya untuk pencitraan yang keuntungan hanya bagi segelintir orang.
Sumber: http://hariansinggalang.co.id/negeri-berjuta-wacana/
